Problematika Pembuktian dan Pertanggungjawaban Pelaku dalam Kekerasan Seksual Non-Fisik: Analisis Hukum Acara Pidana Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.33478/jlas.v4i1.55Keywords:
non-physical sexual violence; evidence; criminal accountability; UU TPKS; KUHAPAbstract
Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) introduces legal breakthroughs by criminalizing non-physical sexual violence that was previously difficult to address through existing criminal law instruments. However, the implementation of evidentiary procedures for these offenses faces various systemic challenges within the framework of Indonesian Criminal Procedure Law (KUHAP). This study aims to analyze the evidentiary problems of non-physical sexual violence, perpetrator criminal accountability, and structural weaknesses of KUHAP in handling such cases. The research method employed is juridical-normative with statutory, conceptual, and comparative law approaches. The results reveal five main problems: (1) difficulties in proving immaterial acts; (2) insufficiency of conventional evidence; (3) proving perpetrator's mens rea; (4) re-victimization of victims in court proceedings; and (5) inconsistency of judicial interpretation. Criminal accountability of perpetrators is hampered by the absence of specific constructions in KUHAP for psychological and digital-based violence. This study recommends KUHAP reform through expanded recognition of electronic evidence, burden of proof reforms, and strengthened victim protection mechanisms.
References
Ayuni, M., Irawan, H. B., Mohas, M., Hukum, P. M., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2025). Tinjauan Hukum Pidana Atas Sistem Peradilan Pidana Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pondok Pesantren. Journal of Innovation Research and Knowledge, 4(9), 6693–6706.
Clifford, H., Salmon, J., Zidan, A., & Pattimura, H. U. (2022). Catcalling Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Non Fisik. J u r n a l Sanisa, 2(44), 44–56.
Hariyadi, N. S., & Sambas, N. (2025). Transformasi Pengaturan Pelecehan Seksual Fisik dan Non-Fisik : Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. JIHHP Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik, 5(6), 5073–5080.
Kemal, L. M., & Pratama Hapsari, I. (2023). Pertanggung Jawaban Pelaku Pelecehan Non Fisik Dilihat dari Hukum Positif di Indonesia. UNES Law Review, 6(1), 2437–2443. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Mardianto, Cuk Indah, et all. (2024). Analisis Kebijakan Pembuktian Kekerasan Seksual Secara Non Fisik. Jurnal Rechtrensens, 13(2), 198–210.
Matauseja, S. P., Margie, M., Sopacua, G., & Fadillah, A. N. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Secara Non Fisik Oleh Tenaga Pendidik Perguruan Tinggi. Pattimura Law Study Review, 3(2), 238–253.
Nova, E. (2025). Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pembenuhan Keadilan Korban. Unes Journal of Swara Justisia, 9(1), 208–219. https://doi.org/10.31933/vfqn8k12
Pinasang, F. G. (2022). Pelecehan Seksual Nonfisik Sebagai Suatu Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Hukum, 00(1), 1–10.
Purwati, A., Hidayat, R. S., & Lero, M. T. (2023). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Aksi Pelecehan Seksual Non Fisik di Indonesia. Jurnal Hukum Sasana, 9(1), 137–148.
Putri, T., Juniar, D., & Bangsa, U. B. (2025). Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Dalam Persidangan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak (Studi Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/Pn Srg). Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7), 1–15.
Santoso, B. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang Undang Kekerasan Seksual ( UU TPKS ). Media Hukum Indonesia (MHI), 4(1), 989–1000.
Suryani, L. S., & Ghozi, A. (2023). Ketentuan TPKS dalam KUHP Baru. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 53(2). https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1561
Wartoyo, F. X., Ginting, Y. P., Seksual, K., & Tinggi, P. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. Jurnal Lemhannas RI, 11(1), 29–46.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Journal of Law and Administrative Science
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
